TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Dinkominfo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinkominfo menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan persandian;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan persandian;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan persandian;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan persandian;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfo.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinkominfo;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinkominfo;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinkominfo;

d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinkominfo;

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinkominfo;

f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinkominfo;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinkominfo.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfo.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 12

(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publikadalah unsur pelaksanaDinkominfo, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publikdipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publikmenyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;

c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Informasi; dan

b. Seksi Pelayanan Komunikasi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpengelolan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat.

Pasal 17

Seksi Pelayanan Komunikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga.

Bagian Keempat

Bidang Penyelenggaraan E-Goverment

Pasal 18

(1) Bidang Penyelenggaraan E-Governmentadalah unsur pelaksanaDinkominfo, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Penyelenggaraan E-Governmentdipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Penyelenggaraan E-Governmentsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO).

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penyelenggaraan E-Governmentmenyelengarakan fungsi :

a. perencanaan perumusan kebijakan bidangpengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO);

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidangpengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO);

c. pelaksanaan kebijakan bidangpengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO);

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidangpengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO);

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO); dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Penyelenggaraan E-Goverment, terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan

b. Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment.

Pasal 22

Seksi Pengelolaan Infrastruktursebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpelayanan sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO).

Bagian Kelima

Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 24

(1) Bidang Statistik dan Persandianadalah unsur pelaksanaDinkominfo, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Statistik dan Persandiandipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Statistik dan Persandiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakanpenyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Statistik dan Persandianmenyelengarakan fungsi :

a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidangpenyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidangpenyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :

a. Seksi Statistik; dan

b. Seksi Persandian.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Pasal 28

Seksi Statistiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah dan data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 29

Seksi Persandiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 30

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkunganDinkominfo dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional pada lingkunganDinkominfo dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagidalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuaiperaturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.